Bangkinang, Detak Indonesia-- Sebanyak 667 paket mesin konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) dalam waktu dekat akan diterima oleh para nelayan sasaran penangkap ikan di wilayah Kabupaten Kampar Riau.
Paket mesin konversi dari BBM ke BBG itu secara simbolis diserahkan oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto diwakili Wakil Direktur perencanaan dan pembangunan infrastruktur migas Sugiarto ke Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto di aula kantor Bupati Kampar, Selasa (10/11/2020).
"Ini merupakan program Kementerian ESDM bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI," kata Sugiarto.
"Ini bukan program baru di Kabupaten Kampar, saya rasa para nelayan sudah mengetahui manfaatnya, bisa menghemat hingga Rp50 ribu. Lumayan untuk peningkatan ekonomi," sebutnya.
Dijelaskan Sugiarto, bantuan paket mesin konversi dari BBM ke BBG merupakan kali kedua diterima para nelayan di Kampar, tahun 2018 sebanyak 406 paket dan tahun 2020 sebanyak 667 paket.
Sementara, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian dari Kementerian ESDM kepada para nelayan di Kabupaten Kampar.
Disampaikan, masyarakat Kabupaten Kampar sebahagian besar merupakan petani dan nelayan. Sebanyak 667 paket mesin ini akan didistribusikan ke nelayan sasaran di Kampar.
Salah satu sektor andalan Kabupaten Kampar adalah di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, karena dikelilingi oleh sungai dan waduk.
Dengan keterbatasan APBD hanya mampu melayani dan membantu sebanyak 20 persen dari jumlah keseluruhan nelayan. Tentunya, dengan perhatian dan bantuan pihak Kementerian dan Komisi VII DPR RI ini sangat membantu.
Catur Sugeng Susanto berharap usulan tahun 2021 juga dapat direalisasikan, begitu juga jaringan gas, sumur bor dan jaringan tenaga surya agar Kabupaten Kampar menjadi terang.
Di sisi lain, Catur Sugeng Susanto berpesan agar nelayan penerima manfaat bisa merawat dan memelihara bantuan guna meningkatkan ekonomi.
Diketahui, program konversi BBM ke BBG pernah menjadi kampanye besar-besaran pemerintah. Pada 2015 silam, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan. (lan)